Dataset Viewer
Auto-converted to Parquet Duplicate
global_id
int64
chunk_id
int64
regulation_type
string
enacting_body
string
regulation_number
string
year
string
about
string
effective_date
string
chapter
string
article
string
content
string
authority_score
float64
temporal_score
float64
legal_richness
float64
cross_ref_strength
float64
completeness_score
float64
kg_connectivity
float64
tfidf_score
float64
tfidf_norm
float64
kg_entities
list
kg_concepts
list
embedding
list
processing_timestamp
string
embedding_model
string
embedding_dim
int64
preprocessing_version
string
0
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
70
2008
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA
4 November 2008
N/A
Preamble
Menimbang Mengingat PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, - a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan kajian atas kinerja Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia, kelangsungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perlu untuk membubarkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia; - b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia Nomor Ris-19/D2.MBU/2007 tanggal 9 Oktober 2007 telah ditetapkan pembubaran dan status Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagai perusahaan dalam likuidasi, yang berlaku efektif terhitung sejak ditetapkannya pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia dengan Peraturan Pemerintah; - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia; - 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA.
0.3
0.55
0.55
0.2
0.65
0.078261
9.509996
0.320536
[ [ "pasal", "legal_concept" ], [ "ayat", "legal_concept" ], [ "huruf", "legal_concept" ], [ "aturan", "legal_concept" ], [ "peraturan", "legal_concept" ], [ "undang-undang", "legal_concept" ], [ "keputusan", "legal_concept" ], [ ...
[ { "concept": "pasal", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "ayat", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "huruf", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "aturan", "related_count": 1, "type":...
[ -0.004447084851562977, -0.06395908445119858, -0.007271371316164732, 0.0006800562841817737, -0.0025666544679552317, -0.05237264931201935, 0.01437431201338768, 0.06530651450157166, -0.042268335819244385, 0.010590129531919956, -0.08595019578933716, -0.015617622062563896, -0.041538700461387634, ...
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
1
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
70
2008
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA
4 November 2008
N/A
Pasal 1
Terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Perusahaan Negara Soda yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Soda menjadi Perusahan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 47) dibubarkan.
0.3
0.55
0.2
0.1
0.65
0.213333
6.469402
0.218052
[ [ "aturan", "legal_concept" ], [ "peraturan", "legal_concept" ], [ "perusahaan", "legal_concept" ], [ "republik indonesia", "government_entity" ], [ "terhitung", "named_entity" ], [ "peraturan pemerintah", "named_entity" ], [ "perusahaan ne...
[ { "concept": "aturan", "related_count": 3, "type": "legal_concept" }, { "concept": "peraturan", "related_count": 2, "type": "legal_concept" }, { "concept": "perusahaan", "related_count": 2, "type": "legal_concept" }, { "concept": "republik indonesia", "related...
[ -0.03281811252236366, -0.08989662677049637, -0.004854487720876932, -0.01763151027262211, -0.004595711827278137, -0.009508864022791386, -0.030959300696849823, 0.07084034383296967, -0.05863754823803902, 0.01546459924429655, -0.10625449568033218, -0.01034497655928135, -0.029409483075141907, -...
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
2
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
70
2008
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA
4 November 2008
N/A
Pasal 2
Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
0.3
0.55
0.45
0.2
0.65
0.172727
9.251517
0.311824
[ [ "pasal", "legal_concept" ], [ "angka", "legal_concept" ], [ "ketentuan", "legal_concept" ], [ "aturan", "legal_concept" ], [ "peraturan", "legal_concept" ], [ "undang-undang", "legal_concept" ], [ "pelaksanaan", "legal_concept" ], ...
[ { "concept": "pasal", "related_count": 1, "type": "legal_concept" }, { "concept": "angka", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "ketentuan", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "aturan", "related_count": 2, "t...
[ -0.028143668547272682, -0.08752875030040741, -0.008357814513146877, -0.015405181795358658, -0.0093150045722723, -0.036516666412353516, 0.014039582572877407, 0.036339666694402695, -0.018725333735346794, 0.009282772429287434, -0.07620520144701004, -0.012588518671691418, -0.04218539223074913, ...
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
3
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
70
2008
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA
4 November 2008
N/A
Pasal 3
Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disetorkan ke Kas Negara.
0.3
0.55
0.15
0.1
0.65
0.088889
5.61273
0.189178
[ [ "pasal", "legal_concept" ], [ "perusahaan", "legal_concept" ], [ "semua", "named_entity" ], [ "kekayaan sisa hasil likuidasi", "named_entity" ], [ "perusahaan perseroan", "named_entity" ], [ "industri soda", "named_entity" ], [ "indonesia...
[ { "concept": "pasal", "related_count": 1, "type": "legal_concept" }, { "concept": "perusahaan", "related_count": 1, "type": "legal_concept" }, { "concept": "semua", "related_count": 0, "type": "other" }, { "concept": "kekayaan sisa hasil likuidasi", "related_c...
[ -0.002950597321614623, -0.07260393351316452, -0.004450306296348572, -0.04231740161776543, -0.03412722796201706, -0.03555760905146599, -0.00970032624900341, -0.008808372542262077, -0.0122465118765831, 0.02339744195342064, -0.04798407107591629, 0.007776288781315088, -0.029625630006194115, -0...
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
4
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
70
2008
PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA
4 November 2008
N/A
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA
0.3
0.55
0.2
0
0.65
0.13913
11.146286
0.375687
[ [ "angka", "legal_concept" ], [ "aturan", "legal_concept" ], [ "peraturan", "legal_concept" ], [ "perusahaan", "legal_concept" ], [ "republik indonesia", "government_entity" ], [ "presiden", "government_entity" ], [ "menteri", "governme...
[ { "concept": "angka", "related_count": 1, "type": "legal_concept" }, { "concept": "aturan", "related_count": 3, "type": "legal_concept" }, { "concept": "peraturan", "related_count": 2, "type": "legal_concept" }, { "concept": "perusahaan", "related_count": 0, ...
[ -0.059677693992853165, -0.02977963164448738, -0.00025917956372722983, -0.04245529696345329, -0.052263252437114716, -0.07474971562623978, 0.026528939604759216, 0.09674300998449326, -0.01739932969212532, -0.037534285336732864, -0.08360545337200165, -0.050268515944480896, -0.03508676588535309, ...
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
5
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
63
2007
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
16 Nopember 2007
N/A
Preamble
Menimbang : Mengingat : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2007 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dengan adanya reorganisasi Kementerian Negara yang memisahkan Departemen Perindustrian dengan Departemen Perdagangan, serta perlunya penyesuaian atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian; - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian; 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 4. Peraturan . . . Menetapkan: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN.
0.3
0.55
0.4
0.3
0.65
0.104762
11.158418
0.376096
[ [ "pasal", "legal_concept" ], [ "ayat", "legal_concept" ], [ "huruf", "legal_concept" ], [ "ketentuan", "legal_concept" ], [ "aturan", "legal_concept" ], [ "peraturan", "legal_concept" ], [ "undang-undang", "legal_concept" ], [ ...
[ { "concept": "pasal", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "ayat", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "huruf", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "ketentuan", "related_count": 0, "typ...
[ -0.035948656499385834, -0.08525028824806213, -0.006462042219936848, -0.024773558601737022, 0.018397975713014603, -0.01199820265173912, -0.030583657324314117, 0.060213856399059296, -0.007289399858564138, 0.041366156190633774, 0.02359403483569622, -0.001469417242333293, -0.033784493803977966, ...
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
6
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
63
2007
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
16 Nopember 2007
N/A
Pasal 1
- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perindustrian meliputi penerimaan dari: - a. Jasa Pelayanan Pelatihan dan Konsultasi; - b. Jasa Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan; - c. Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi; - d. Jasa Pelayanan Teknis Pelatihan; - e. Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu; - f. Jasa Pelayanan Teknis Konsultansi Sistem Manajemen Mutu; dan - g. Jasa pelayanan yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain. - (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. - (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas jasa pelayanan di bidang perindustrian yang berasal dari kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerjasama. - (4) Pelayanan di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud - 3 - pada ayat (3) meliputi jasa penelitian dan pengembangan, pelatihan rancang bangun dan perekayasaan, rancang bangun dan perekayasaan, dan jasa pelayanan teknologi informasi.
0.3
0.55
0.25
0.2
0.65
0.071429
9.253313
0.311884
[ [ "ayat", "legal_concept" ], [ "huruf", "legal_concept" ], [ "aturan", "legal_concept" ], [ "peraturan", "legal_concept" ], [ "standar", "legal_concept" ], [ "nasional", "government_entity" ], [ "rt", "government_entity" ], [ "p...
[ { "concept": "ayat", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "huruf", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "aturan", "related_count": 1, "type": "legal_concept" }, { "concept": "peraturan", "related_count": 0, "ty...
[ 0.026578575372695923, -0.0969424843788147, -0.0066535258665680885, -0.03727922588586807, -0.007165668532252312, -0.03841434791684151, -0.03581179678440094, 0.09832912683486938, 0.02082972414791584, 0.029309939593076706, 0.030637573450803757, -0.0020685563795268536, -0.04329168051481247, -0...
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
7
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
63
2007
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN
16 Nopember 2007
N/A
Pasal 2
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
0.3
0.55
0.05
0.1
0.65
0.057143
6.960106
0.234591
[ [ "pasal", "legal_concept" ], [ "rt", "government_entity" ], [ "penerimaan", "named_entity" ], [ "pasal", "named_entity" ], [ "bentuk satuan", "named_entity" ], [ "jenis dan tarif", "named_entity" ], [ "perindustrian", "named_entity" ...
[ { "concept": "pasal", "related_count": 0, "type": "legal_concept" }, { "concept": "rt", "related_count": 0, "type": "other" }, { "concept": "penerimaan", "related_count": 0, "type": "other" }, { "concept": "pasal", "related_count": 0, "type": "legal_concep...
[ -0.041271667927503586, -0.07916407287120819, -0.0055550625547766685, -0.05486162751913071, 0.012425156310200691, -0.013185445219278336, -0.05540395528078079, 0.0731969028711319, 0.01528917346149683, 0.014078173786401749, 0.04929892346262932, -0.008777206763625145, 0.048071227967739105, -0....
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
8
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
63
2007
"JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN(...TRUNCATED)
16 Nopember 2007
N/A
Pasal 3
"Besarnya tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa jasa pengujian yang berasal dari Jasa Pela(...TRUNCATED)
0.3
0.55
0.25
0.1
0.65
0.129412
9.388151
0.316429
[["pasal","legal_concept"],["ayat","legal_concept"],["huruf","legal_concept"],["aturan","legal_conce(...TRUNCATED)
[{"concept":"pasal","related_count":1,"type":"legal_concept"},{"concept":"ayat","related_count":0,"t(...TRUNCATED)
[-0.008936886675655842,-0.10696934908628464,-0.006700332276523113,-0.028425034135580063,0.0339208990(...TRUNCATED)
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
9
1
PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
63
2007
"JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN(...TRUNCATED)
16 Nopember 2007
N/A
Pasal 4
"Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung sec(...TRUNCATED)
0.3
0.55
0.1
0.1
0.65
0.025
7.609192
0.256469
[["pasal","legal_concept"],["wajib","legal_concept"],["rt","government_entity"],["seluruh penerimaan(...TRUNCATED)
[{"concept":"pasal","related_count":0,"type":"legal_concept"},{"concept":"wajib","related_count":0,"(...TRUNCATED)
[-0.04189793020486832,-0.10180347412824631,-0.004393402021378279,-0.08304204791784286,-0.01901007071(...TRUNCATED)
2025-08-23T10:25:59.869864
Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
1,024
1.0
End of preview. Expand in Data Studio

πŸ“‘ Indonesian Regulation Markdown RAG Dataset (ID_REG_MD_RAG)

This repository contains a highly structured, Markdown-optimized collection of Indonesian Regulations (Peraturan Perundang-undangan). This dataset is specifically engineered to solve the "structure loss" problem often encountered when building Retrieval-Augmented Generation (RAG) systems for complex legal documents. πŸ›οΈ

πŸ’‘ The Concept: Structural Integrity for RAG

Legal documents in Indonesia follow a strict hierarchy: Undang-Undang β†’ Peraturan Pemerintah β†’ Peraturan Menteri, subdivided into Bab (Chapters), Bagian (Parts), Paragraf (Paragraphs), and Pasal (Articles).

Standard text-stripping methods lose this hierarchy, causing RAG systems to retrieve "Pasal 1" without knowing which Chapter or Regulation it belongs to. This dataset solves that by:

  • πŸ—οΈ Markdown Conversion: All regulations are converted into clean Markdown, using headers (#, ##, ###) to preserve the legal hierarchy.
  • πŸ”— Contextual Anchoring: Each chunk maintains its structural relationship to the parent heading, allowing LLMs to "see" the full path of a regulation.
  • βœ‚οΈ RAG-Ready Chunking: Optimized for semantic splitters that respect Markdown boundaries, ensuring that an Article is never cut in half during retrieval.

πŸ› οΈ Data Acquisition & Pipeline

This dataset was compiled using a systematic developer workflow:

  • Source: Official Indonesian regulatory repositories and government gazettes. 🌐
  • Transformation: Raw documents (PDF) were processed through a custom pipeline to extract structural elements and reformat them into consistent Markdown syntax. πŸ”„
  • Methodology: Built using legitimate developer-sanctioned methods, ensuring clean data lineage and high-fidelity text extraction without the noise of typical web scraping. βœ…

πŸ§ͺ Use Cases

  • Advanced RAG Pipelines: Powering legal assistants that can accurately identify the specific Bab or Bagian a statute belongs to. πŸ”
  • Semantic Search: Building search engines that understand the hierarchical importance of legal headers. πŸš€
  • Legal Knowledge Graphs: Using the Markdown structure to map relationships between different regulatory tiers. 🧠
  • LLM Fine-Tuning: Training models to generate legal documents that follow the official Indonesian legislative format. πŸŽ“

πŸ“‚ Dataset Structure

Each entry is optimized for ingestion:

  • filename: The official name of the regulation (e.g., UU Nomor 1 Tahun 2024).
  • content_md: The full text of the regulation in structured Markdown format. πŸ“‘
  • metadata: Includes the type of regulation, year of issuance, and original source references.

πŸ“œ License & Attribution

This dataset is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). πŸ“

Attribution

  1. Dataset Curator: Azzindani (via Hugging Face Datasets).
  2. Original Source: Government of the Republic of Indonesia (Public Domain).

Disclaimer: This dataset is provided for research and development purposes. While formatted for high accuracy in AI applications, users should always verify the text against official government gazettes (Lembaran Negara) for formal legal activities. ⚠️


Downloads last month
10